Selamat datang di
Komunitas Pemerhati Konstitusi
(KPK)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
KPK merupakan sebuah lembaga otonom yang berada di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka). KPK merupakan lembaga riset dan kajian ilmiah hukum yang memiliki komitmen untuk turut serta berkontribusi bersama untuk membangun sumber daya manusia demi mewujudkan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suka yang berprestasi.
Divisi
Arah Gerak KPK
Divisi Kajian dan Diskusi
Divisi ini bertujuan untuk menjalakan kajian dan diskusi sesuai dengan maksud UKM-F KPK yaitu untuk menjaga dinamika keilmuan guna membangun nalar kritis mahasiswa dalam menghadapi isu hukum, selain itu ada juga kegiatan untuk respon isu, publikasi, bedah karya tulis, diskusi alumni, Diskusi Kolaborasi dan Kunjungan, dan diskusi habituasi.
Divisi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Anggota (PPSDA)
Divisi ini bertujuan untuk mengembangkan para anggota melalui pelatihan-pelatihan yang dijalankan seperti pelatihan debat, penulisan karya tulis ilmiah, legislative drafting, dan pelatihan siding semu konstitusi.
Divisi Lomba dan Prestasi
Divisi ini bertujuan untuk membentuk skala prioritas perlombaan yang akan diikuti guna memberikan kesempatan para delegasi yang berkompeten untuk mewakili perlombaan sebagai representative dari UKM-F KPK serta membentuk team sparring lomba dan pemetaan delegasi dan pendamping sebaya.
Divisi Media dan Informasi
Program
Kegiatan KPK
1
Program Lorem
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source
2
Program Lorem
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source
3
Program Lorem
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words, consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical literature, discovered the undoubtable source
Galeri











Publikasi
Karya Terbitan Internal
Komunitas Pemerhati Konstitusi
Artikel
Opini

Memulihkan Marwah Negara Hukum: Melawan Normalisasi Rule by Law
Sering kali kita membanggakan klaim konstitusional bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, jika kita tilik kembali hari ini, realitasnya klaim tersebut sedang mengalami ujian yang sangat berat. Hukum yang seharusnya menjadi “panglima” pelindung hak asasi, perlahan tampak kehilangan taringnya dan justru

Potensi Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Keseimbangan Regional
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, soisal, ekonomi, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan Pembangunan yang merata antarwilayah. Ketimpangan antara kwasan barat dan timur Indonesia bukan persoalan baru ia merupahan masalah structural yang terus berulang sejak awal kemerdekaan hingga reformasi. Dalam konteks inilah otonomi daerah diposisikan

Pemilihan Umum Sebagai Pilar Demokrasi: Bagaimana Perspektif Pakar Serta Dalam Perkembangannya?
Pemilihan umum merupakan fondasi utama yang menyangga keberlangsungan sistem demokrasi kontemporer. Pasca gelombang demokratisasi abad kedua puluh, proses elektoral bertransformasi menjadi tolok ukur universal legitimasi rezim pemerintahan, menggeser paradigma lama di mana kekuasaan ditentukan garis keturunan atau dominasi militer. Namun dalam realitas kontemporer, institusi elektoral menghadapi ancaman serius: penyebaran disinformasi
Berita
Laporan Kegiatan
Komunitas Pemerhati Konstitusi

Bedah Buku “Keadaan Darurat Sipil dan Hukum Pengecualian”
Sleman – Kamis, 17 April 2025 Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan kegiatan Bedah Buku di Teknoklas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengangkat tema “Pengecualian Hukum di masa Darurat; Perllindungan atau Ancaman bagi Demokrasi”. Adapun buku yang dibedah ialah buku karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.,