Opini

Sering kali kita membanggakan klaim konstitusional bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, jika kita tilik kembali hari ini, realitasnya klaim tersebut sedang mengalami ujian yang sangat berat. Hukum yang seharusnya menjadi “panglima” pelindung hak asasi, perlahan tampak kehilangan taringnya dan justru

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, soisal, ekonomi, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan Pembangunan yang merata antarwilayah. Ketimpangan antara kwasan barat dan timur Indonesia bukan persoalan baru ia merupahan masalah structural yang terus berulang sejak awal kemerdekaan hingga reformasi. Dalam konteks inilah  otonomi daerah diposisikan

Pemilihan umum merupakan fondasi utama yang menyangga keberlangsungan sistem demokrasi kontemporer. Pasca gelombang demokratisasi abad kedua puluh, proses elektoral bertransformasi menjadi tolok ukur universal legitimasi rezim pemerintahan, menggeser paradigma lama di mana kekuasaan ditentukan garis keturunan atau dominasi militer. Namun dalam realitas kontemporer, institusi elektoral menghadapi ancaman serius: penyebaran disinformasi

Perkembangan ketatanegaraan pasca-Reformasi 1998 membawa dekonstruksi kekuasaan dari yang sebelumnya terpusat pada presiden (executive heavy) menjadi pembagian kekuasaan dengan prinsip checks and balances. Amandemen UUD 1945 melahirkan organ negara baru di luar trikotomi klasik Montesquieu, yang disebut Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai state auxiliary organs atau lembaga negara independen. Kehadiran lembaga

Indonesia sering kali memperlihatkan struktur kekuasaan yang dinamis namun stagnan dalam peningkatan kualitas di dalamnya. Sesuai sejarah, Indonesia dapat dikatakan sebagai sebuah “Arena Percobaan” yang sarat akan maknanya. Diawali sejak proklamasi kemerdekaan, bangsa indonesia secara tegas menerapkan sistem presidensial yang tercantum di dalam UUD 1945 yang dalam empirisnya malahan parlementer

Sebagaimana terlihat saat ini pada pemerintahan Prabowo Gibran, kontribusi Prabowo cenderung lebih pekat dan disorot oleh masyarakat, sedangkan eksistensi Gibran seolah tenggelam begitu saja, bahkan pada program yang diinisiasikannya seperti program Lapor Mas Gibran dan program bantuan sosial (bansos). Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai program

Pendahuluan Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tampak dengan jelas bahwa perkembangan demokrasi tumbuh dengan baik. Adanya perubahan itu sendiri sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat besar bagi demokrasi sebab pada masa lalu setiap gagasan untuk mengubah Undang-Undang  Dasar 1945 dianggap sebagai subversif. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah memunculkan ketentuan tentang

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum tertinggi mengamanatkan agar hak asasi seluruh warga negara terjamin dan eksistensi setiap individu harus diakui dan dihormati tanpa terkecuali. Namun, kenyataan di masyarakat  menunjukkan bahwa kelompok yang memiliki orientasi seksual berbeda seperti LGBT masih menghadapi diskriminasi dan ketimpangan dalam memperoleh perlakuan yang setara. Tulisan