Bedah Buku “Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi”

Bagikan artikel ini:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
X
Threads

 

Sleman – Senin, 27 April 2026  Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan kegiatan Bedah Buku di Teknoklas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengangkat tema Hukum, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi: Apakah Reformasi Gagal Menjaga Demokrasi”. Adapun buku yang dibedah ialah buku karya Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum yang berjudul “Kemunduran Demokrasi Pasca Reformasi”.

Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), yang memandu jalannya acara dengan tertib dan penuh antusiasme. Suasana kemudian dibuat khidmat dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh saudara Zaki Ahmad Dafiqi, mengawali acara dengan nuansa religius dan sakral.

Setelah itu, hadirin diajak berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Hymne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dipimpin dengan penuh semangat oleh saudari Rizka Wulan Zahira sebagai dirigent. Lagu-lagu ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan kebanggaan civitas akademika.

Acara berlanjut dengan serangkaian sambutan dari berbagai pihak penting. Sambutan pertama disampaikan oleh saudara Rofi’ Yoga Pratama selaku ketua pelaksana, yang mengapresiasi kerja sama panitia dan antusiasme peserta. Disusul oleh sambutan dari Ketua Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK), saudara Zikril, yang menegaskan peran komunitas dalam memperluas wawasan konstitusi di kalangan mahasiswa.

Dukungan juga datang dari ibu Proborini sebagai pembina KPK, dan Bapak Ali Sadiqien selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang keduanya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini sebagai bentuk nyata penguatan budaya akademik. Puncaknya, Dr. Nur Ainun Mangunsong, S.H.,M.H memberikan keynote speech yang menggarisbawahi pentingnya tradisi berpikir kritis dan literasi ilmiah dalam kehidupan kampus.

Memasuki inti acara, moderator Radhwa Tsabita Al- Khair memandu sesi penyampaian sinopsis dan resensi buku sebagai pengantar diskusi. Paparan ini memberikan gambaran umum terhadap isi buku yang dibedah dan menjadi landasan bagi diskusi yang lebih mendalam.

Dilanjutkan dengan sesi pembedahan buku oleh dua narasumber, yaitu Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum., dan Dr. Gugun El Guyani S.H.I., LL.M. Kedua pembedah memberikan analisis kritis serta perspektif yang memperkaya isi buku, baik dari sisi substansi hukum maupun relevansi kontekstualnya terhadap isu-isu aktual.

Setelah diskusi berlangsung, moderator menyampaikan closing statement yang merangkum poin-poin penting yang telah dibahas selama sesi berlangsung. Rangkaian acara kemudian ditutup secara resmi oleh MC, menandai berakhirnya kegiatan dengan tertib dan penuh makna.

Kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan dihadiri total 100 peserta yang terdiri dari Mahasiswa, alumni KPK, pengurus KPK dan dosen. Meskipun terdapat sedikit kendala dalam pelaksanaan kegiatan acara bedah buku ini, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaksanaan. Namun, kegiatan ini masih berjalan dengan lancar dan terkendali.

Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) juga berharap agar kegiatan produktif seperti bedah buku ini dapat terus berlanjut dan dikembangkan sebagai bagian dari budaya akademik. Melalui kegiatan semacam ini, KPK berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan pengetahuan serta sikap kritis mahasiswa, terutama dalam menyikapi berbagai isu dan berita aktual yang berkembang di masyarakat.

Bagikan artikel ini:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
X
Threads

Lihat Konten Lainnya

Kegiatan

KPK Selenggarakan Workshop Debat Hukum Daring Bertajuk “Karakter Berpikir Debater dan Teknik Penyusunan Argumentasi”

Sleman – Jumat, 26 Juni 2026  Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan kegiatan Workshp Debat Hukum secara daring yang dilaksanakan melalui Google Meeting, dengan mengangkat dua materi  – Karakter berpikir debater dan Brainstorming dan teknik penyusunan argumentasi.”. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC),

Selengkapnya »
Kegiatan

Komunitas Pemerhati Konstitusi Sukses Gelar Musyawarah Anggota Tahun 2026

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tujuh Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Thecnoclass Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah dilaksanakan kegiatan Musyawarah Anggota (MUSYANG) Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 07.30 WIB hingga resmi ditutup pada pukul

Selengkapnya »
Kegiatan

Upgrading Pengurus KPK Periode 2026-2027 Angkat Tema “Merawat Nilai, Meneguhkan Peran”

Sleman – Senin, 8 juni 2026  Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan kegiatan Upgrading Pengurus di Teknoklas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan mengangkat tema “Merawat Nilai, Meneguhkan Peran”. Kegiatan ini  diisi oleh dua narasumber yaitu: Pertama Abdul Basid Fuadi, dengan pembahasan “Nilai Filosofis organisasi yang terkandung

Selengkapnya »
Kegiatan

Pelantikan Pengurus Komunitas Pemerhati Konstitusi Periode 2026-2027

Yogyakarta, 8 Juni 2026  Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, telah melaksanakan Pelantikan Pengurus Komunitas Pemerhati Konstitusi di Teknoklas FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini di hadiri langsung oleh Ibu Proborini selaku Pembina KPK, Pak Syaifuddin selaku Wakil Dekan 3 dan Prof Ali Sodiqin selaku Dekan Fakultas

Selengkapnya »
Opini

Memulihkan Marwah Negara Hukum: Melawan Normalisasi Rule by Law

Sering kali kita membanggakan klaim konstitusional bahwa “Indonesia adalah negara hukum” sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Namun, jika kita tilik kembali hari ini, realitasnya klaim tersebut sedang mengalami ujian yang sangat berat. Hukum yang seharusnya menjadi “panglima” pelindung hak asasi, perlahan tampak kehilangan taringnya dan justru

Selengkapnya »
Opini

Potensi Otonomi Daerah untuk Mewujudkan Keseimbangan Regional

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman geografis, soisal, ekonomi, dan budaya yang tinggi menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan Pembangunan yang merata antarwilayah. Ketimpangan antara kwasan barat dan timur Indonesia bukan persoalan baru ia merupahan masalah structural yang terus berulang sejak awal kemerdekaan hingga reformasi. Dalam konteks inilah  otonomi daerah diposisikan

Selengkapnya »