Perkembangan ketatanegaraan pasca-Reformasi 1998 membawa dekonstruksi kekuasaan dari yang sebelumnya terpusat pada presiden (executive heavy) menjadi pembagian kekuasaan dengan prinsip checks and balances. Amandemen UUD 1945 melahirkan organ negara baru di luar trikotomi klasik
Montesquieu, yang disebut Prof. Jimly Asshiddiqie sebagai state auxiliary organs atau lembaga negara independen.
Kehadiran lembaga seperti KPK, KPU, Komnas HAM, dan Ombudsman (ORI) merupakan respons atas kegagalan lembaga konvensional masa lalu yang tidak objektif dan sarat intervensi. Lembaga-lembaga ini menjadi manifestasi the fourth branch of government untuk menjaga rule of law dan demokrasi, sejalan dengan teori keadilan distributif John Rawls agar masyarakat mendapat akses tata kelola yang bersih dan adil.
Namun, periode 2024-2025 menjadi ujian berat. Terjadi tren penurunan kepercayaan publik terhadap lembaga kunci. Survei Litbang Kompas (27 Mei 2024) mencatat 33,4% responden menilai buruk kinerja KPK, berbanding terbalik dengan TNI yang hanya dinilai buruk oleh 2,9% responden.5 Data BPS 2024 juga menunjukkan penurunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 3,85, mengindikasikan masyarakat makin permisif terhadap korupsi di tengah pelemahan lembaga antirasuah.
Oleh karena itu, opini singkat ini akan mengulas tentang pentingnya lembaga independen bagi demokrasi yang sehat dan kuat.
A. Transformasi Kelembagaan Menuju The Fourth Branch of Government
Dalam praktik negara modern, muncul kebutuhan mix-function yang menggabungkan regulasi, administrasi, dan ajudikasi. Menurut Prof. Jimly, lembaga independen di Indonesia terbagi dalam tiga lapis:
1. Lapis Pertama (Konstitusional Utama): Presiden, DPR, DPD, MK, MA,
BPK (kewenangan langsung dari UUD 1945).
2. Lapis Kedua (Independen Konstitusional): KPU, KY (disebut UUD,
diatur UU).
3. Lapis Ketiga (Independen Berdasarkan UU): KPK, Komnas HAM, ORI
(respons state necessity).
Bruce Ackerman menyebut badan regulator independen ini sebagai The Fourth Branch of Government. Di Indonesia, KPK dan ORI berada di posisi otonom yang terpisah dari siklus elektoral untuk mengawasi ketiga cabang kekuasaan secara objektif.
B. Potensi Independensi dalam Mewujudkan Mekanisme Check and Balances
Lembaga independen mengisi oversight gap (kekosongan pengawasan) dalam sistem presidensial. KPK bisa menindak korupsi tanpa izin politik, sementara ORI mengawasi birokrasi. MK hadir sebagai guardian of constitution untuk membatalkan UU yang sewenang-wenang (legislative review), dan KPU memastikan pemilu free and fair.
Pada Pemilu 2024, anomali data Sirekap dan sengketa pemilu (45 permohonan dikabulkan MK) menguji integritas penyelenggara pemilu. Putusan Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah bukti koreksi vital antar-lembaga independen.
Di sektor penegakan hukum, KPK yang dibentuk karena institutional distrust terhadap kejaksaan/kepolisian masa lalu, kini justru menghadapi tantangan eksistensial pasca-revisi UU KPK (UU No. 19/2019) yang mengubah pegawai menjadi ASN dan membentuk Dewan Pengawas.
Tabel 1
Sumber: data BPS, (2024-2025)
Data di atas adalah paradoks: kerugian negara terungkap melonjak (fokus big fish), namun intensitas penindakan turun drastis, berdampak pada budaya hukum. Saat yang sama, Kejaksaan Agung (69%) dan Polri (67%) lebih dipercaya dari KPK (61%), menunjukkan keberadaan lembaga independen tetap krusial sebagai benchmarking dan trigger mechanism.
C. Potensi Pengawasan Pelayanan Publik dan Perlindungan HAM
ORI berfungsi sebagai magistrature of influence. Ketika kepolisian diragukan transparansinya, ORI dan Komnas HAM melakukan penyelidikan independen. Sepanjang 2024, Komnas HAM menangani 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM, membuktikan tingginya kepercayaan publik terhadap perlindungan hak dasar.
Fungsi laten lembaga independen adalah memulihkan kepercayaan pada demokrasi. Namun data 2024-2025 memunculkan alarm bahaya.
Tabel 2
Sumber: Survei Indikator Politik Indonesia (Oktober 2024)
Rendahnya kepercayaan pada KPK (61%) dan DPR (58%) memicu sinisme publik. Memulihkan independensi lembaga pengawas sangat diperlukan untuk mengembalikan public trust sebagai modal pembangunan.
Lembaga independen adalah pilar The Fourth Branch of Government yang sangat mendesak eksistensinya untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah abuse of power. Sayangnya, pembentukan lembaga pasca-Reformasi bersifat sporadis tanpa grand design. Asimetri landasan hukum (ada yang berdasar UUD, UU, hingga sekadar Perpres) memicu overlapping, politisasi, dan kerentanan intervensi.
Solusi komprehensifnya adalah membentuk regulasi payung berupa Undang-Undang tentang Lembaga Negara Independen. Unifikasi aturan ini vital untuk menstandardisasi kriteria, mekanisme rekrutmen, otonomi anggaran, dan daya ikat rekomendasi. Melalui payung hukum terintegrasi, lembaga independent dapat dibentengi dari elite politik demi mewujudkan tata kelola yang bersih, demokratis, dan berkeadilan.
Referensi
Ackerman, B. (2000). The new separation of powers. Harvard Law Review, Hlm.
633–642.
Asshiddiqie, J. (2006). Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
Asshiddiqie, J. (2019). Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1945. UI Press.
Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks perilaku anti korupsi (IPAK) Indonesia 2024.
Badan Pusat Statistik.
Bedner, A. (2011). The Indonesian Ombudsman: The giant that sleeps? Van Vollenhoven Institute.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
Indikator Politik Indonesia. (2024). Rilis survei nasional: Evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah dan penegakan hukum. Indikator Politik Indonesia.
Indikator Politik Indonesia. (2024). Rilis survei nasional: Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan politik. Indikator Politik Indonesia.
Isra, S. (2010). Pergeseran fungsi legislasi: Menguatnya model legislasi semu dalam sistem presidensial Indonesia. Rajawali Pers.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2025). Laporan tahunan Komnas HAM 2024: Situasi pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Komnas HAM.
Mahfud MD, M. (2009). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu. Rajawali Pers.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 01-01- 05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Mochtar, Z. A. (2016). Lembaga negara independen. RajaGrafindo Persada.
Prasojo, E. (2018). Memimpin reformasi birokrasi: Kompleksitas dan dinamika perubahan birokrasi di Indonesia. Kencana Prenada Media Group.
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Transparency International Indonesia. (2025). Corruption perception index 2024.
Transparency International Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197.
Penulis:
Sherly Davina Anindya Rahma
